Crimehanternews.com – PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali melakukan penguatan di tubuh institusi penegak hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) yang baru, Kolonel Cpm. Agus Subur Mudjiono, S.H., M.A.P, dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Baharuddin Lopa, Lantai 4 Kejati Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pergantian pejabat, melainkan menjadi bagian dari strategi memperkuat koordinasi penegakan hukum di tengah dinamika perkara yang semakin kompleks, terutama menyangkut perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.
Acara dihadiri para Asisten, Kepala Tata Usaha, Koordinator, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, pejabat struktural Kejati Kalbar, serta jajaran TNI dan aparat penegak hukum, di antaranya Komandan Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Hukum Kodam XII/Tanjungpura, Komandan Polisi Militer Lantamal XII Pontianak, Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Supadio, Kepala Satuan Hukum Lanud Supadio, Kepala Oditurat Militer II-06 Pontianak, hingga Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
Dalam amanatnya, Kajati Kalbar menegaskan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini semakin berat seiring implementasi KUHP Nasional, pembaruan sistem hukum acara pidana, hingga transformasi digital di lingkungan Kejaksaan. Karena itu, setiap pejabat dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, profesionalisme tinggi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
Kajati juga meminta Aspidmil yang baru segera memahami karakteristik wilayah hukum Kalimantan Barat serta membangun koordinasi yang kuat bersama institusi TNI, Oditurat Militer, Pengadilan Militer, maupun aparat penegak hukum lainnya.
Menurutnya, sinergi lintas institusi merupakan kunci utama dalam menangani perkara koneksitas secara objektif, transparan, efektif, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Lebih jauh, Kajati mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dedikasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan.
“Bangun komunikasi yang baik, perkuat kolaborasi lintas institusi, jaga integritas, serta jadilah teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat diwujudkan melalui kinerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Di balik amanah ini, terdapat harapan besar agar pejabat yang dilantik dapat membawa energi positif, semangat baru, serta memberikan kontribusi nyata melalui kinerja terbaik,” tegas Kajati.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat peran Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam mendukung sistem penegakan hukum yang terintegrasi, meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum sipil dan militer, sekaligus memperkokoh terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dengan hadirnya kepemimpinan baru di Bidang Pidana Militer, publik menaruh harapan agar sinergitas antar-lembaga semakin solid sehingga penanganan perkara koneksitas di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan hukum serta keadilan masyarakat.
Sumber : SIARAN PERS
Nomor : PR- 43 /O.1/Kph.3/07/2026
