PONTIANAK — Crimehanternews.com. Di tengah tantangan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat yang semakin kompleks, perhatian publik terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi sesuatu yang wajar. Persoalan ketersediaan air bersih dan kabut asap bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kualitas hidup, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta kenyamanan warga Kota Pontianak.
Memasuki kemarau panjang 2026, persoalan air bersih menjadi semakin serius. Menurunnya debit air tawar dari wilayah hulu Sungai Kapuas memberikan tekanan terhadap kondisi perairan di wilayah hilir. Dalam situasi tertentu, rendahnya debit air tawar juga dapat meningkatkan pengaruh intrusi air laut, sehingga masyarakat menghadapi tantangan dalam memperoleh air tawar yang layak.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat Kota Pontianak menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama seluruh jajaran yang terus berupaya menghadapi persoalan air bersih dan mencari solusi distribusi bagi warga.
Kerja keras pemerintah di tengah kondisi yang tidak mudah tentu patut dihargai. Namun, apresiasi publik idealnya tidak berhenti pada pujian. Kerja pemerintah harus terus diuji melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat, data yang terukur, transparansi penanganan, serta keberlanjutan solusi.
Sebab dalam pelayanan publik, ukuran keberhasilan bukan semata-mata seberapa keras pemerintah bekerja, tetapi juga seberapa efektif kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Krisis air bersih membutuhkan langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berbasis perencanaan. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan sumber air, pengujian kualitas, pengukuran debit, sistem distribusi, koordinasi lintas sektor, serta strategi mitigasi menghadapi kondisi hidrologis yang berpotensi berulang.
Sumber Air Tawar Perlu Dipetakan
Dalam konteks tersebut, keberadaan sumber air tawar di wilayah lain perlu mendapat perhatian. Desa Radak menjadi salah satu wilayah yang dapat dikaji apabila memang memiliki sumber air tawar dengan debit dan kualitas yang memungkinkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Namun, pendekatannya harus berbasis data.
Debit sumber air harus diukur, kualitasnya harus diuji, keberlanjutannya harus diperhitungkan, serta aspek lingkungan dan legalitas pengambilan harus dipastikan. Dengan demikian, sumber air yang potensial tidak hanya disebut sebagai alternatif, tetapi benar-benar dapat ditempatkan dalam sebuah sistem distribusi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gagasan tersebut juga mendapat perhatian Panglima Besar DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Adhi Black bersama tokoh masyarakat H. Rosihan.
Keduanya mendorong agar dunia usaha, khususnya para pengusaha yang memiliki armada tongkang, ikut membuka ruang kontribusi dalam membantu distribusi air tawar apabila secara teknis memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada sumber air tawar yang masih tersedia dan ada armada yang bisa digunakan, potensi itu harus dipertemukan. Pemerintah memiliki kewenangan, masyarakat memiliki kebutuhan, dan dunia usaha memiliki kapasitas. Semuanya dapat bersinergi untuk kepentingan masyarakat,” demikian pandangan yang disampaikan.
Kontribusi pengusaha tongkang tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban pemerintah. Sebaliknya, armada dunia usaha dapat menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan swasta, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau mekanisme kerja sama lainnya yang transparan, aman, dan sesuai regulasi.
Apresiasi Tidak Berarti Menutup Ruang Kritik
Masyarakat juga memandang bahwa apresiasi terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan pengawasan.
Masyarakat tidak meminta pemerintah bekerja sempurna. Masyarakat meminta pemerintah hadir, bekerja berdasarkan data, mengambil keputusan secara cepat, dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang nyata.
Karena itu, kerja keras Wali Kota bersama jajaran patut diapresiasi sekaligus terus dikawal melalui evaluasi, keterbukaan informasi, koordinasi dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Apresiasi bukan berarti menutup ruang kritik. Justru kritik yang konstruktif dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat.
Demikian pula persoalan kabut asap membutuhkan penanganan berbasis data dan koordinasi antarlembaga. Penanganan dampak di lapangan harus berjalan bersamaan dengan pencegahan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.
Pontianak Membutuhkan Solusi Hari Ini dan Sistem untuk Esok
Adhi Black dan H. Rosihan menilai persoalan air harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kondisi serupa di masa mendatang.
“Jangan setiap kemarau kita kembali mencari solusi dari awal. Sekarang harus menjadi momentum untuk memetakan sumber air, menyiapkan pola distribusi, melibatkan dunia usaha, dan membangun sistem mitigasi yang lebih permanen,” tegasnya.
Atas berbagai upaya yang dilakukan, masyarakat menyampaikan penghargaan kepada Wali Kota Edi Rusdi Kamtono beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak yang terus bekerja menghadapi kebutuhan dasar warga.
Semoga Bapak Edi Rusdi Kamtono beserta seluruh jajaran senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
Pontianak membutuhkan pemerintah yang hadir bukan hanya ketika krisis terjadi, tetapi pemerintah yang mampu membangun sistem agar masyarakat lebih siap menghadapi krisis berikutnya.
Redaksi
