Crimehanternews.com – SANGGAU – Proyek Peningkatan Jalan Bodok–Meliau yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp16.660.340.228 dan dikerjakan oleh PT. Aneka Sarana menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas pekerjaan belum sesuai dengan harapan.
Berdasarkan pantauan di ruas hingga batas ujung Gunung Mas, Desa Empaung, Kecamatan Parindu, ditemukan gorong-gorong yang pecah dan tersumbat, sementara di beberapa titik badan jalan mulai terlihat retakan, meski pekerjaan masih berlangsung dan sebagian ruas masih dalam tahap slending.
Kondisi tersebut memicu reaksi masyarakat. Salah seorang tokoh masyarakat setempat menilai proyek bernilai miliaran rupiah itu harus menghasilkan pekerjaan yang benar-benar berkualitas karena jalan tersebut merupakan akses utama bagi ribuan warga.
“Kalau memang kondisi di lapangan seperti ini, kami sangat kecewa. Jalan Bodok–Meliau adalah urat nadi masyarakat. Ini bukan jalan biasa, tetapi jalur utama penghubung dari wilayah pedalaman menuju ibu kota kabupaten dan sebaliknya. Kalau kualitas pekerjaannya tidak maksimal, kami bersama masyarakat akan menyampaikan protes kepada pemerintah agar segera dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Senada dengan itu, perwakilan masyarakat juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PUPR tidak menutup mata terhadap temuan di lapangan.
“Kami tidak ingin uang rakyat yang mencapai Rp16,66 miliar berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Kalau sekarang saja sudah ada gorong-gorong pecah dan badan jalan mulai retak, bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan? Kami meminta dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh,” katanya.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan. Sebaliknya, mereka mendukung penuh pembangunan infrastruktur, namun menginginkan setiap proyek yang menggunakan anggaran negara dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan diawasi secara ketat.
Jalan Bodok–Meliau merupakan akses strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat pemerintahan dan menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, konsultan pengawas, serta PT Aneka Sarana sebagai pelaksana proyek segera memberikan penjelasan atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemeriksaan terhadap mutu konstruksi, sistem drainase, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak dinilai perlu dilakukan agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Crimehanternews.com masih berupaya menghubungi pihak PT. Aneka Sarana dan instansi terkait untuk memperoleh tanggapan. Apabila klarifikasi telah diterima, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
Investigasi.
