Crimehanternews.com – SANGGAU – Aroma kekecewaan publik kini menyeruak dari balik dinding pelayanan kesehatan. Nama RSUD MTh Djaman mendadak menjadi sorotan tajam setelah ruang digital, khususnya , dipenuhi keluhan warga yang merasa hak pelayanan mereka tak terpenuhi secara layak.
Gelombang kritik ini bukan sekadar riak biasa. Ia menjelma menjadi suara kolektif masyarakat yang mempertanyakan kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Mulai dari pasien pengguna BPJS hingga keluarga pasien rawat inap, semua angkat bicara – membuka apa yang mereka sebut sebagai “realita pahit” pelayanan di lapangan.
Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah dugaan minimnya ketersediaan obat bagi pasien pengguna BPJS. Beberapa warga mengaku berulang kali mendapatkan jawaban yang sama: obat kosong. Ironisnya, pasien justru diarahkan untuk membeli obat di apotek swasta di luar rumah sakit.
“Saya heran, setiap berobat ke sini pakai BPJS, selalu dibilang obat kosong. Ujung-ujungnya disuruh beli di apotek luar,” tulis seorang warga, lengkap dengan foto lokasi rumah sakit, seolah mempertegas bahwa keluhan ini bukan sekadar cerita tanpa bukti.
Tak berhenti di situ, komentar demi komentar bermunculan, memperkuat dugaan adanya pola yang berulang. Bahkan, sejumlah warganet mulai melontarkan tudingan serius terkait kemungkinan adanya praktik yang tidak transparan antara pihak rumah sakit dan oknum tertentu. Jika benar, ini bukan lagi soal pelayanan buruk- melainkan potensi pelanggaran yang harus diusut tuntas.
Di sisi lain, persoalan fasilitas dasar juga ikut terseret ke permukaan. Seorang keluarga pasien rawat inap mengungkapkan kekecewaan yang tak kalah menyayat. Ia mempertanyakan aturan penggunaan kamar mandi yang dinilai tidak manusiawi.
“Rawat inap tapi tidak boleh mandi di toilet. Kami ini dari jauh, tidak punya tempat di sini. Masa harus pulang lima jam hanya untuk mandi?” keluhnya.
Keluhan tersebut memantik reaksi luas. Ratusan komentar berdatangan, membanjiri unggahan tersebut. Mulai dari kritik soal kebersihan toilet, keterbatasan kursi roda, hingga pelayanan yang dianggap tidak responsif – semuanya menumpuk menjadi satu potret buram yang kini tak lagi bisa ditutupi.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD MTh Djaman masih memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini melalui pesan langsung diketahui telah dibaca, namun belum mendapat respons. Sikap diam ini justru semakin memicu tanda tanya besar di tengah publik.
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Ketika layanan kesehatan – yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan masyarakat- justru menuai keluhan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tetapi juga keselamatan dan kepercayaan publik.
Kini, masyarakat menunggu. Bukan sekadar klarifikasi, tetapi langkah nyata. Sebab dalam urusan kesehatan, keterlambatan dan kelalaian bukan hanya soal pelayanan – melainkan bisa berujung pada konsekuensi yang jauh lebih fatal.
Ads.
